SKK Migas memberikan dukungan penuh terhadap proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong perbaikan tata kelola serta memperkuat kepastian hukum di sektor energi.

Dorong Kepastian Hukum Sektor Hulu Migas

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti menilai regulasi baru ini menjadi momentum penting perbaikan.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi perkembangan industri hulu migas nasional.

Pihaknya menegaskan komitmen untuk terus bergerak maju sejalan dengan target kemandirian energi Asta Cita.

Koordinasi intensif antara regulator dan pelaku usaha terus dilakukan guna menyelaraskan kepentingan investasi dan negara.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah telah mencapai 80%–90%.

Pemerintah dan DPR menargetkan seluruh proses legislasi aturan ini dapat segera dituntaskan.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebelumnya menargetkan Daftar Inventarisasi Masalah aturan tersebut dapat rampung dan disampaikan kepada Presiden pada Oktober 2026.

Pemerintah berharap seluruh rangkaian pembahasan bersama DPR bisa diselesaikan pada tahun ini agar payung hukum baru segera berlaku.