Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat total pemulihan aset mencapai Rp229,81 miliar hingga semester I 2026.

Sebesar Rp191,79 miliar dari total nilai tersebut telah resmi disetorkan ke kas negara.

Dana yang masuk ke kas negara tersebut tercatat sebagai pendapatan negara bukan pajak.

Penerimaan itu berasal dari pengalihan status penggunaan serta hibah aset rampasan negara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan rincian capaian tersebut dalam keterangan resminya.

Capaian Penindakan dan Penanganan Perkara

Kedeputian Penindakan KPK memaparkan data penanganan perkara sepanjang tahun 2025.

Lembaga antirasuah itu menangani 70 penyelidikan, 116 penyidikan, dan 115 penuntutan.

Sebanyak 87 perkara telah memiliki kekuatan hukum tetap pada periode yang sama.

Selain itu, sebanyak 78 perkara telah memasuki tahap eksekusi oleh tim penyidik.

Kinerja penindakan berlanjut hingga triwulan I 2026 dengan mencatat 35 penyelidikan.

KPK juga melakukan 45 penyidikan dan 29 penuntutan pada awal tahun tersebut.

Terdapat 20 perkara berkekuatan hukum tetap serta 18 perkara yang sudah dieksekusi.

Operasi Tangkap Tangan dan Evaluasi Sektor

KPK mencatat ada 36 operasi tangkap tangan dalam rentang waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2026.

Dari jumlah tersebut, 21 kasus melibatkan kepala daerah di berbagai wilayah.

Sebanyak 13 tangkap tangan lainnya terjadi di lingkungan kementerian atau lembaga.

Kasus penindakan itu juga mencakup peristiwa yang terjadi di Universitas Jenderal Soedirman.

Budi menilai praktik rasuah masih ditemukan pada berbagai sektor strategis.

Kondisi tersebut memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

KPK berharap rangkaian peristiwa ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan bersama.