Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah disahkan selama satu dekade.

Namun, berbagai persoalan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Jalur pemandu yang terputus dan minimnya format informasi aksesibel menjadi kendala utama di banyak fasilitas umum.

Ombudsman RI melaporkan bahwa jumlah pengaduan terkait masalah disabilitas terus meningkat setiap tahun.

Komisi Nasional Disabilitas menilai pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam sektor pelayanan publik masih belum optimal.

Kendala Pelayanan di Daerah

Pengalaman di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas belum tentu menjamin kemudahan akses.

Pemerintah setempat telah memiliki standar operasional prosedur layanan prioritas saat fasilitas mulai beroperasi.

Akan tetapi, komunitas penyandang disabilitas tidak dilibatkan sejak tahap awal perancangan aturan tersebut.

Akibatnya, fasilitas seperti jalur pemandu dan informasi Braille untuk tunanetra sempat tidak tersedia.

Teman tuli juga menghadapi kesulitan komunikasi karena jumlah petugas yang menguasai bahasa isyarat masih sangat terbatas.

Sementara itu, penyandang disabilitas fisik terpaksa melewati bidang miring yang curam untuk menuju loket di lantai dua.

Pentingnya Pelibatan Komunitas

Kondisi tersebut mencerminkan birokrasi yang hanya berfokus pada pemenuhan administratif semata.

Keberadaan prosedur dan fasilitas fisik tidak otomatis membuat layanan bisa digunakan oleh semua kalangan warga.

Komunitas difabel di Lamongan kemudian menyuarakan kebutuhan mereka melalui kegiatan Festival Inklusi.

Berbagai organisasi menghimpun aspirasi lewat Forum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Forum tersebut membantu menyusun usulan, berkomunikasi dengan pemerintah, serta mengawal proses perbaikan layanan.

Hasilnya, pemerintah mulai memindahkan ruang layanan khusus ke lantai satu dan menyediakan petugas berbahasa isyarat.