Ketergantungan Fosil Warnai Dua Tahun Kebijakan Energi Prabowo
Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih menjadi tantangan dalam upaya mencapai swasembada energi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Center of Economic and Law Studies menilai minimnya fokus pada transisi energi berisiko melemahkan ketahanan nasional.
Kondisi tersebut terjadi di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.
Sorotan Kebijakan Migas dan Listrik
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyoroti langkah pemerintah yang mencari pasokan minyak dari berbagai negara untuk menghadapi gejolak pasar.
Upaya tersebut dinilai belum menyelesaikan persoalan mendasar berupa ketergantungan pada energi fosil.
Di sektor bahan bakar, pemerintah telah mewajibkan penerapan biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026.
Kebijakan tersebut diklaim menghasilkan surplus solar sekitar 4 juta ton.
Indonesia tetap merencanakan impor sekitar 600.000 kiloliter solar berseri tertentu pada tahun ini.
Produksi minyak mentah nasional dilaporkan masih berada di kisaran 600.000 barel per hari.
Lapangan migas yang menua mengalami penurunan produksi alami sekitar 7% hingga 10% setiap tahun.
Bhima juga menyoroti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW.
Program itu berjalan bersamaan dengan rencana investasi PLTU batu bara sebesar 6,3 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
Kondisi tersebut berpotensi memperbesar kelebihan pasokan listrik di Jawa dan Bali.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bauran energi baru terbarukan mencapai 18,3% pada kuartal I-2026.
Angka itu masih berada di bawah batu bara sebesar 33,44%.
Bauran minyak bumi tercatat sebesar 31,79% dan gas bumi sebesar 16,47%.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bakhtiar menilai penertiban tambang ilegal perlu dilanjutkan secara konsisten.
Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara.
Produksi batu bara diperkirakan mencapai 720 juta metrik ton hingga akhir 2026.
Angka tersebut lebih tinggi daripada kuota awal Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2026 sekitar 600 juta metrik ton.
Update Terbaru
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






