Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih menjadi tantangan dalam upaya mencapai swasembada energi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Center of Economic and Law Studies menilai minimnya fokus pada transisi energi berisiko melemahkan ketahanan nasional.

Kondisi tersebut terjadi di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.

Sorotan Kebijakan Migas dan Listrik

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyoroti langkah pemerintah yang mencari pasokan minyak dari berbagai negara untuk menghadapi gejolak pasar.

Upaya tersebut dinilai belum menyelesaikan persoalan mendasar berupa ketergantungan pada energi fosil.

Di sektor bahan bakar, pemerintah telah mewajibkan penerapan biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut diklaim menghasilkan surplus solar sekitar 4 juta ton.

Indonesia tetap merencanakan impor sekitar 600.000 kiloliter solar berseri tertentu pada tahun ini.

Produksi minyak mentah nasional dilaporkan masih berada di kisaran 600.000 barel per hari.

Lapangan migas yang menua mengalami penurunan produksi alami sekitar 7% hingga 10% setiap tahun.

Bhima juga menyoroti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW.

Program itu berjalan bersamaan dengan rencana investasi PLTU batu bara sebesar 6,3 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Kondisi tersebut berpotensi memperbesar kelebihan pasokan listrik di Jawa dan Bali.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bauran energi baru terbarukan mencapai 18,3% pada kuartal I-2026.

Angka itu masih berada di bawah batu bara sebesar 33,44%.

Bauran minyak bumi tercatat sebesar 31,79% dan gas bumi sebesar 16,47%.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bakhtiar menilai penertiban tambang ilegal perlu dilanjutkan secara konsisten.

Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara.

Produksi batu bara diperkirakan mencapai 720 juta metrik ton hingga akhir 2026.

Angka tersebut lebih tinggi daripada kuota awal Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2026 sekitar 600 juta metrik ton.