PT Pertamina Hulu Energi menyatakan bahwa kewajiban pasar domestik bukanlah faktor utama yang menghambat investasi sektor hulu migas di Indonesia.

Direktur Keuangan PHE Bayu Kusuma Dewanto menjelaskan bahwa ketentuan fiskal dan pembagian hasil jauh lebih menentukan kelayakan ekonomi suatu proyek.

Faktor Fiskal dan Regulasi

Penerapan skema gross split atau cost recovery serta besaran bagi hasil menjadi pertimbangan utama perusahaan dalam mengelola wilayah kerja migas.

Selain aspek fiskal, perusahaan juga menyoroti pentingnya efisiensi regulasi terutama terkait aturan pembebasan lahan dan kepastian perpajakan.

PHE menilai regulasi yang efisien harus berjalan seiring dengan skema fiskal yang mendukung keekonomian proyek di lapangan.

Terkait kewajiban pasar domestik, aturan tersebut telah diatur secara berkala oleh Kementerian ESDM melalui Indonesian Crude Price.

Perdebatan aturan pasokan domestik kembali mencuat dalam draf Rancangan Undang-Undang Migas terbaru yang mengubah batas pasokan.

Dewan Energi Nasional menilai perubahan frasa dalam draf aturan baru berpotensi menambah beban bagi para investor.

Dalam draf tersebut, kewajiban penyerahan bagian produksi diubah dari paling banyak 25 persen menjadi paling sedikit 25 persen untuk kebutuhan dalam negeri.

Perubahan frasa tersebut membuka peluang alokasi domestik melampaui batas minimum yang dikhawatirkan dapat membebani kelangsungan bisnis kontraktor.

Dewan Energi Nasional mendorong perumusan kebijakan yang adil agar ketahanan energi nasional tetap terjaga tanpa mengabaikan pengembalian modal investor.