Pemerintah sedang mempersiapkan pembentukan Badan Usaha Khusus di dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Langkah tersebut bertujuan memangkas birokrasi perizinan yang melibatkan lintas kementerian demi mendongkrak produksi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa proses perizinan yang panjang selama ini membuat kegiatan eksplorasi berjalan lambat.

Kondisi tersebut kerap dikeluhkan oleh para kontraktor karena harus mengurus berbagai izin secara berbelit-belit.

Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Migas kini telah mencapai sekitar 90 persen di tingkat pemerintah.

Salah satu fokus substansinya adalah memberikan kewenangan besar kepada Badan Usaha Khusus untuk mengelola perizinan satu pintu.

Selain masalah birokrasi, aturan baru itu juga dirancang untuk memberikan keringanan pajak pada tahap eksplorasi.

Pajak tersebut tidak perlu dibayar apabila kegiatan pencarian migas belum menghasilkan apa pun.

Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menciptakan iklim investasi hulu migas yang jauh lebih baik.

Pemegang konsesi yang telah mengantongi persetujuan rencana pengembangan juga diminta segera mengeksekusi proyek mereka.

Kebijakan integrasi perizinan dan insentif fiskal ini diharapkan dapat mempercepat kegiatan eksplorasi serta produksi migas nasional secara signifikan.

Langkah strategis tersebut juga sejalan dengan target jangka panjang pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi di tanah air.