Pemerintah Indonesia saat ini masih menggodok persiapan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Kawasan khusus tersebut dirancang untuk menarik aliran investasi serta memperkuat daya saing sektor keuangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan terbaru terkait rencana strategis ini di Jakarta.

Pemerintah memasang target ambisius dengan mengincar total nilai investasi yang masuk bisa mencapai Rp500 triliun.

Inisiatif ini ditargetkan mulai dapat beroperasi pada akhir tahun 2026 mendatang setelah seluruh regulasi pendukung selesai.

Undang-Undang PFII harus disahkan terlebih dahulu oleh DPR RI sebelum aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah rampung.

Meski demikian, Airlangga belum mau mengungkapkan rincian lokasi spesifik maupun jadwal implementasi program tersebut secara detail.

Pemerintah masih mematangkan berbagai aspek krusial sebelum mengumumkan informasi resmi lanjutan kepada publik luas.

Salah satu hal yang kini sedang dibahas secara intensif adalah jaminan kepastian usaha bagi para calon investor.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara juga dilibatkan sebagai salah satu sumber modal awal pembangunan kawasan.

Selain itu, pemerintah turut memproses sejumlah ketentuan melalui Organisation for Economic Co-operation and Development.

Langkah tersebut mencakup proses ratifikasi aturan antisuap demi menciptakan prinsip persaingan yang setara bagi investor.

Pemerintah memprioritaskan perusahaan multinasional asing untuk masuk, sementara perusahaan domestik akan menghadapi persyaratan ketat.