Uji Materiil UU Pemilu Dilayangkan Terkait Bukti Kelulusan Capres
Rabu / 21-10-2026, 10:56 WIB
Seorang alumni UNS mengajukan pengujian materiil Pasal 227 UU Pemilu terkait syarat bukti ijazah SMA bagi capres dan cawapres ke MK.
Rabu / 21-10-2026, 10:56 WIB
Seorang alumni UNS mengajukan pengujian materiil Pasal 227 UU Pemilu terkait syarat bukti ijazah SMA bagi capres dan cawapres ke MK.
Senin / 19-10-2026, 07:56 WIB
Sejumlah mantan Anggota Komisi II DPR RI periode 2019-2024 berkumpul dan menegaskan bahwa pasal terkait Gibran di PKPU tidak pernah dibahas.
Sabtu / 17-10-2026, 11:07 WIB
Jokowi menyebut polemik ijazah sebagai operasi politik untuk menurunkan reputasi, sementara PDIP memberikan tanggapan berbeda terkait persoalan tersebut.
Sabtu / 17-10-2026, 03:56 WIB
Mahkamah Konstitusi memerintahkan revisi UU Peradilan Militer dalam waktu dua tahun guna memperjelas yurisdiksi dan mencegah potensi impunitas bagi prajurit TNI.
Jumat / 16-10-2026, 08:35 WIB
Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak memberikan tanggapan atas putusan MK yang menyatakan prajurit melakukan pidana umum harus diadili di peradilan umum.
Jumat / 16-10-2026, 07:21 WIB
Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Peradilan Militer inkonstitusional bersyarat jika tidak diubah dalam waktu maksimal dua tahun.
Jumat / 16-10-2026, 03:00 WIB
Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak menilai peradilan militer mampu memberikan hukuman lebih berat setelah putusan MK terkait revisi undang-undang.
Jumat / 16-10-2026, 00:35 WIB
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum wajib diadili di peradilan umum dan meminta revisi UU Peradilan Militer.
Kamis / 15-10-2026, 18:56 WIB
Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil UU Peradilan Militer dan memberikan batas waktu dua tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi menyeluruh.
Kamis / 15-10-2026, 18:35 WIB
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum wajib diadili melalui sistem peradilan umum sesuai aturan.
Kamis / 15-10-2026, 09:42 WIB
DKPP memproses total lima aduan terkait Putusan MK mengenai keabsahan Gibran Rakabuming Raka melalui tahapan verifikasi administrasi dan materiel.
Rabu / 14-10-2026, 09:23 WIB
Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Gibran tidak bisa dijadikan alasan pemakzulan wakil presiden.