Permohonan pengujian materiil terkait syarat pendaftaran pemilihan umum diajukan secara resmi ke Mahkamah Konstitusi.

Langkah hukum tersebut ditempuh oleh Farhan Hilmy yang merupakan seorang alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

Pengujian hukum ini menyoroti ketentuan dalam Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sorotan Aturan Pembuktian Kelulusan

Pasal tersebut mengatur mengenai kewajiban penyerahan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar dari jenjang pendidikan menengah.

Norma itu dinilai hanya mengakomodasi jalur pendidikan menengah formal konvensional di dalam negeri.

Sistem pendidikan internasional maupun program diploma terpadu dinilai belum terakomodasi dengan baik dalam aturan tersebut.

Pemohon menganggap ketentuan ini berpotensi mengabaikan ijazah perguruan tinggi yang sah sebagai instrumen pembuktian.

Hal tersebut dinilai menciptakan ketidakpastian hukum serta mencederai keadilan substantif yang dijamin konstitusi.

Ketiadaan pengakuan alternatif ijazah pendidikan tinggi dikhawatirkan dapat menggugurkan hak dipilih warga negara.

Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengarkan permohonan tersebut.

Majelis panel hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan berkas permohonan.

Seluruh berkas perbaikan beserta alat bukti wajib diserahkan kepada Mahkamah paling lambat pada Senin, 2 November 2026 pukul 12.00 WIB.