Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di ranah peradilan umum.

Ketentuan tersebut termuat dalam Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Mahkamah menilai tindak pidana militer dalam yurisdiksi peradilan militer merupakan konsekuensi yang inheren dari sifat pelanggaran itu sendiri.

Unsur melawan hukumnya lahir dari status kemiliteran, tugas kedinasan, struktur komando, disiplin, serta kepentingan khusus dalam kehidupan militer.

Hakim Anggota Arsul Sani menyatakan bahwa penilaian perbuatan tersebut membutuhkan pemahaman yang berhubungan langsung dengan struktur kemiliteran.

Justifikasi yurisdiksi peradilan militer terletak pada kekhususan materi perkara, bukan semata-mata pada status pelaku sebagai prajurit.

Sebaliknya, tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan dilakukan oleh prajurit TNI seharusnya masuk dalam yurisdiksi peradilan umum.

Mahkamah turut merujuk Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Rights mengenai hak atas pengadilan yang adil.

Hakim Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa penggunaan yurisdiksi militer di luar kebutuhan khusus harus mempunyai justifikasi objektif dan eksepsional.

Berdasarkan prinsip a contrario, tindak pidana umum oleh prajurit secara formal lebih tepat diperiksa melalui peradilan umum.

Mahkamah menyatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak direvisi dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila perubahan tidak dilakukan.