Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa peradilan militer mampu menjatuhkan hukuman yang lebih berat.

Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Kamis (15/10/2026) setelah dirinya dilantik sebagai Wakil Panglima TNI.

Ia meminta masyarakat untuk mencermati putusan pengadilan militer secara utuh sebelum menilai penerapan sanksi kepada prajurit.

Menurut Maruli, banyak perkara di lingkungan militer yang sudah berujung pada hukuman penjara seumur hidup.

Ia menilai aturan yang berlaku di militer memiliki ketentuan sanksi yang jauh lebih keras dibandingkan tempat lain.

Masyarakat perlu mengikuti jalannya persidangan militer agar memahami pertimbangan di balik putusan yang dijatuhkan.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, Maruli mengaku masih akan mempelajari perkembangan aturan tersebut ke depan.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer inkonstitusional bersyarat.

Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu selama dua tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi.

Jika perubahan tidak dilakukan dalam kurun waktu tersebut, undang-undang itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.