Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berstatus inkonstitusional bersyarat.

Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Amar putusan perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo di Jakarta pada hari Kamis.

Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan uji materi yang diajukan oleh para pemohon terkait kewenangan mengadili prajurit TNI.

Dalam pertimbangannya, MK menilai undang-undang tersebut belum memuat definisi yang tegas mengenai tindak pidana militer dan umum.

Yurisdiksi peradilan militer seharusnya terletak pada kekhususan materi perkara, bukan semata-mata pada status pelaku sebagai prajurit.

Tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI dipandang harus diadili melalui mekanisme peradilan umum.

Langkah ini dinilai penting untuk menjamin akuntabilitas serta mencegah risiko impunitas atas tindak pidana umum.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh Lenny Damanik dan Eva Meliani Br Pasaribu terhadap beberapa pasal di dalam undang-undang tersebut.