Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk melakukan jemput paksa terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid.

Langkah tersebut dipertimbangkan penyidik lantaran Nusron tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebanyak dua kali secara berturut-turut tanpa memberikan konfirmasi.

Jubir KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif demi menemukan konstruksi perkara yang utuh.

Sebelumnya, Nusron dijadwalkan hadir untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan serta penerimaan lain di kementerian tersebut.

Pada panggilan pertama pekan lalu, ia absen karena beralasan memiliki agenda internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Namun, pada penjadwalan ulang berikutnya, Nusron kembali mangkir tanpa menyertakan alasan ketidakhadiran kepada pihak lembaga antirasuah.

Dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Sejumlah nama yang berstatus tersangka mencakup unsur pejabat kementerian, pihak swasta, hingga beberapa orang yang disebut sebagai kepercayaan Nusron Wahid.