Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa fatwa haram aset kripto dari Majelis Ulama Indonesia berpotensi mengalami perubahan.

Perubahan status tersebut dapat terjadi seiring dengan perkembangan kondisi serta tingkat kepastian dalam perdagangan aset digital tersebut.

Menurut Nasaruddin, penilaian hukum halal atau haram harus didasarkan pada objektivitas transaksi dan keberadaan unsur gharar.

Faktor Penentu Kehalalan Aset Kripto

Ia menjelaskan bahwa aset kripto berpotensi dinilai berbeda apabila unsur ketidakpastian yang menjadi pertimbangan fatwa berhasil diatasi.

Sebaliknya, status halal suatu instrumen juga bisa berubah menjadi haram apabila di kemudian hari ditemukan persoalan baru.

Pengawasan yang berjalan berdampingan antara pemerintah dan ulama diperlukan guna memastikan aktivitas perdagangan tetap sesuai ketentuan.

Koordinasi antara pihak pemerintah dan MUI selama ini diklaim telah berjalan dengan baik dalam mengatur berbagai sektor industri keuangan.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kewenangan penetapan fatwa secara mutlak tetap berada di tangan Majelis Ulama Indonesia.

Dalam Ijtima Ulama VII tahun 2021, mata uang kripto dinyatakan haram karena mengandung unsur ketidakpastian serta risiko bahaya.

Sebagai komoditas, perdagangan aset digital tersebut juga harus memenuhi persyaratan sil'ah dengan dasar serta manfaat yang jelas.

Masyarakat diimbau agar tetap berhati-hati mengingat instrumen investasi kripto memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi.