Pemerintah resmi menerapkan pola kerja baru bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 1 April 2026. Skema ini mengatur pembagian waktu kerja antara kantor dan rumah dalam satu pekan.

ASN kini menjalankan sistem kerja lima hari dengan komposisi empat hari bekerja dari kantor dan satu hari bekerja dari rumah.

Skema WFO dan WFH ASN

Dalam aturan terbaru, ASN diwajibkan bekerja dari kantor selama empat hari, yakni Senin hingga Kamis. Sementara itu, hari Jumat digunakan sebagai waktu bekerja dari rumah.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 yang mulai diberlakukan awal April.

Fokus pada Capaian Kinerja

Pola kerja baru ini menitikberatkan pada hasil kerja, bukan lagi lokasi kerja. ASN tetap memiliki tanggung jawab penuh terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.

Pengawasan dilakukan melalui sistem digital, sehingga penilaian tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik di kantor.

Peran Pimpinan Instansi

Pimpinan di setiap instansi diwajibkan memantau kinerja pegawai secara aktif. Evaluasi dilakukan melalui laporan berkala yang harus disampaikan secara rutin.

Laporan tersebut menjadi dasar dalam menilai efektivitas penerapan sistem kerja fleksibel di masing-masing instansi.

Sanksi bagi ASN yang Tidak Memenuhi Target

ASN yang tidak mencapai target kerja akan dikenai sanksi disiplin sesuai aturan yang berlaku. Ketentuan ini mengacu pada regulasi terkait disiplin pegawai.

Dengan demikian, fleksibilitas kerja tetap diimbangi dengan tanggung jawab yang jelas terhadap hasil pekerjaan.

Sudah Pernah Diterapkan Sebelumnya

Model kerja fleksibel seperti ini bukan hal baru. Skema serupa pernah digunakan dalam situasi tertentu, seperti masa pandemi dan periode khusus lainnya.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik tetap berjalan, termasuk pada layanan yang bersifat 24 jam.

Pemerintah menekankan bahwa penerapan sistem ini harus didukung pengawasan yang baik serta pemanfaatan teknologi agar tetap berjalan efektif.