Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial pada April 2026 melalui dua program utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pencairan diperkirakan mulai berjalan setelah tanggal 10 April dan berlangsung pada pekan ketiga bulan tersebut. Skema distribusi tetap mengandalkan bank Himbara serta PT Pos Indonesia.

Rincian Bantuan PKH April 2026

PKH ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan dengan besaran bantuan berbeda sesuai kategori penerima.

  • Ibu hamil: Rp250.000 per bulan (Rp3.000.000 per tahun)
  • Anak usia 0–6 tahun: Rp250.000 per bulan (Rp3.000.000 per tahun)
  • Siswa SD: Rp75.000 per bulan (Rp900.000 per tahun)
  • Siswa SMP: Rp125.000 per bulan (Rp1.500.000 per tahun)
  • Siswa SMA: Rp166.666 per bulan (Rp2.000.000 per tahun)
  • Penyandang disabilitas berat: Rp200.000 per bulan (Rp2.400.000 per tahun)
  • Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp200.000 per bulan (Rp2.400.000 per tahun)
  • Korban pelanggaran HAM berat: Rp900.000 per bulan (Rp10.800.000 per tahun)

Dari daftar tersebut, siswa termasuk dalam kelompok penerima PKH, dengan nominal bantuan menyesuaikan jenjang pendidikan.

BPNT Cair Rp600.000 Sekaligus

Selain PKH, bantuan juga disalurkan melalui program BPNT bagi Keluarga Penerima Manfaat.

Setiap penerima memperoleh Rp200.000 per bulan. Karena pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, total dana yang diterima mencapai Rp600.000.

Penyaluran bisa dilakukan secara tunai maupun non-tunai melalui bank atau kantor pos.

Cara Cek Status Penerima Bansos

Melalui Website

  1. Buka situs cek bansos Kemensos
  2. Isi data wilayah lengkap
  3. Masukkan nama sesuai KTP
  4. Isi kode captcha
  5. Klik cari data

Jika terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bantuan dan status pencairan. Jika tidak, akan muncul keterangan tidak terdaftar.

Melalui Aplikasi

  1. Unduh aplikasi Cek Bansos
  2. Pilih menu cek bansos
  3. Masukkan data wilayah dan nama
  4. Ikuti verifikasi
  5. Klik cari data

Hasil pencarian akan menunjukkan apakah nama yang dimasukkan termasuk penerima bantuan atau tidak.

Pemerintah mengimbau masyarakat memastikan data melalui kanal resmi agar informasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi terbaru.