Tunggakan Gaji Influencer Picu Gugatan ke Hasbara Israel, Nilainya Capai Miliaran

gugatan hukum influencer--

Sejumlah influencer dan kontraktor internasional melayangkan gugatan terhadap sistem diplomasi publik Israel setelah mengaku belum menerima pembayaran sejak 2023. Nilai tunggakan yang dipersoalkan mencapai jutaan shekel.

Kasus ini menyoroti persoalan internal dalam pengelolaan program komunikasi global yang dijalankan pemerintah Israel di tengah konflik berkepanjangan.

Beragam Pihak Ajukan Tuntutan

Pihak yang menggugat terdiri dari aktivis digital, influencer, hingga perusahaan penyedia fasilitas produksi.

Mereka mengklaim telah terlibat dalam kegiatan komunikasi publik internasional, namun hak pembayaran belum diselesaikan.

Dua perusahaan diketahui menuntut sekitar dua juta shekel atas layanan yang telah diberikan.

Rekrutmen Cepat Picu Masalah Administrasi

Permasalahan ini disebut berkaitan dengan proses rekrutmen yang dilakukan secara cepat setelah konflik memanas pada Oktober 2023.

Kekurangan tenaga mendorong pemerintah menggandeng banyak pihak secara tidak langsung melalui perusahaan perantara.

Skema tersebut dinilai tidak memiliki sistem administrasi yang tertata, sehingga memicu ketidakjelasan pembayaran.

Tunggakan Melibatkan Fasilitas Strategis

Sejumlah tagihan yang belum dibayar juga mencakup penyediaan fasilitas penting, termasuk studio untuk keperluan wawancara internasional pejabat.

Nilai tunggakan pada salah satu perusahaan mencapai lebih dari setengah juta shekel.

Perusahaan lain juga menuntut pembayaran lebih dari 1,5 juta shekel terkait dukungan aktivitas di luar negeri.

Pengakuan Soal Kendala Pembayaran

Salah satu pihak yang pernah terlibat dalam program tersebut mengakui adanya masalah pembayaran.

Meski demikian, ia memilih tidak menempuh jalur hukum dan menghentikan upaya penagihan.

Ia tetap melanjutkan aktivitas komunikasi publik secara mandiri melalui media sosial.

Anggaran Besar Jadi Sorotan

Permasalahan ini muncul di tengah besarnya alokasi dana yang disiapkan pemerintah untuk kegiatan diplomasi publik.

Tambahan anggaran ratusan juta shekel bahkan disetujui untuk memperkuat kampanye komunikasi internasional.

Pengalihan dana dari sektor lain, termasuk pendidikan, turut menjadi perhatian dalam kasus ini.

Pemerintah Akui Ketidakteraturan

Pihak terkait mengakui adanya ketidakteraturan dalam pengelolaan kontrak di dalam program tersebut.

Namun, rincian lebih lanjut belum disampaikan karena proses hukum masih berlangsung.

Kasus ini membuka sorotan terhadap sistem manajemen dalam pelaksanaan program berskala global.

Dampak terhadap Operasional Global

Gugatan yang muncul berpotensi memengaruhi kelancaran operasional kampanye komunikasi internasional.

Selain itu, kondisi ini juga dapat berdampak pada kepercayaan pihak eksternal yang terlibat dalam program tersebut.

Perkembangan selanjutnya masih akan ditentukan melalui proses hukum yang tengah berjalan.