“Dengan demikian, keputusan untuk memulai puasa pada 18 Februari 2026 bukanlah keputusan yang terburu-buru atau hanya mengandalkan satu titik di Alaska. Ia adalah keputusan yang dibangun di atas kesadaran global,” ujar Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Muhamad Rofiq Muzakkir, dalam penjelasan tertulis yang diterima Tirto, Rabu (18/2/2026).

Pro dan Tantangan Kalender Global

Bagi Muhammadiyah, kalender global dinilai penting untuk memberikan kepastian jauh hari, termasuk untuk perencanaan kegiatan sosial dan administratif. Mereka juga menilai kalender global dapat mengurangi kebingungan lintas negara, termasuk potensi ketidaksesuaian jumlah hari puasa saat jamaah berada di negara dengan penetapan berbeda.

Namun, Profesor riset astronomi dan astrofisika BRIN Thomas Djamaluddin menilai dasar astronomis KHGT setara dengan sistem kalender hijriah lain karena semuanya sama-sama bertumpu pada kriteria. Menurutnya, perbedaan menonjol terletak pada cakupan keberlakuan: KHGT bersifat global, sedangkan kalender pemerintah dan ormas lain dirancang untuk lingkup nasional Indonesia.

Thomas juga menyoroti tantangan implementasi karena KHGT cenderung lebih mudah diterima kalangan yang memakai paradigma hisab serupa, sementara kelompok yang berpegang pada rukyat seperti NU memandang rukyat bersifat lokal atau regional.

Perbedaan Teknis, Bukan Soal Akidah

Penjelasan para narasumber menekankan bahwa perbedaan awal Ramadhan lebih banyak berangkat dari parameter teknis dan wilayah acuan. Di satu sisi ada pendekatan hisab global yang menargetkan keseragaman lintas negara, sementara di sisi lain ada pendekatan nasional yang menautkan hisab dengan verifikasi rukyat dan keputusan sidang isbat.

Di tengah perbedaan, pemerintah mengimbau masyarakat menghormati pilihan masing-masing. Perbedaan penetapan awal Ramadhan pun kembali menjadi catatan bahwa penyatuan kalender hijriah masih memerlukan kesepahaman metodologis, selain dukungan teknis dan penerimaan sosial umat.