Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menambahkan, keputusan tersebut sudah mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan kajian akademis. Komisi III sendiri menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum selama pembahasan, dengan masukan dari berbagai kelompok yang pandangannya tidak seragam.

ICW Sebut UU Palsu, Mahfud: Rohnya Hampa

Di sisi lain, kritik datang keras dari masyarakat sipil. ICW menilai ada perlakuan tebang pilih dan menyebut regulasi ini "UU Perampasan Aset Palsu", karena harta pejabat yang tidak wajar tidak bisa dirampas selama perkara pidananya tidak pernah dibuka.

Mahfud MD menyebut roh undang-undang ini hampa. Habiburokhman menanggapi kritik itu dengan menegaskan tidak ada pasal yang memberi perlakuan istimewa kepada pejabat, dan mengajak seluruh elemen bangsa mengawal pelaksanaan undang-undang agar setiap rupiah yang diambil dari rakyat kembali kepada rakyat.