Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait pelaporan dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Laporan tersebut dilayangkan oleh Indonesia Corruption Watch atas dugaan pelanggaran proses formil dalam penyusunan regulasi tersebut.

Habiburokhman menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan aduan itu dan siap menerima berbagai kritikan dari masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan langkah terbaik dalam proses pembentukan undang-undang tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga membantah tudingan yang menyebutkan bahwa naskah RUU Perampasan Aset tidak pernah disebarluaskan.

Menurut keterangannya, dokumen naskah sejak awal telah diunggah oleh pihak Kesetjenan DPR melalui situs web resmi.

Selain itu, seluruh rangkaian proses rapat pembahasan diklaim telah diselenggarakan secara terbuka untuk publik.

Terkait alasan tidak mengundang ICW, dia menjelaskan bahwa pihaknya memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri secara mandiri.

Sebelumnya, ICW mengadukan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III ke MKD karena menilai ada pelanggaran etik dalam pengesahan aturan tersebut.