Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau memilih mengundurkan diri sering kali merasa khawatir mengenai keberlangsungan jaminan kesehatan.

Ketika berhenti bekerja, status kepesertaan biasanya akan beralih terlebih dahulu menjadi peserta mandiri atau PBPU.

Namun, kepesertaan tersebut dapat dialihkan menjadi Penerima Bantuan Iuran apabila peserta mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu membayar iuran bulanan.

Perlu dipahami bahwa proses perpindahan ini tidak terjadi secara otomatis atau instan setelah seseorang resmi berhenti dari pekerjaannya.

Wewenang untuk menentukan kelayakan peserta PBI tidak dipegang langsung oleh BPJS Kesehatan, melainkan berada di bawah Kementerian Sosial.

Berdasarkan aturan yang berlaku, kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta pendataan DTKS.

Pemerintah menanggung iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan melalui program bantuan jaminan kesehatan tersebut.

Meski iuran bulanan ditanggung pemerintah, peserta tetap berhak mendapatkan akses layanan kesehatan seperti rawat inap dan rawat jalan.

Syarat utama bagi penerima adalah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan yang valid.

Selain itu, calon peserta harus terdaftar serta lolos verifikasi sosial-ekonomi dalam DTSEN atau DTKS sebagai golongan warga kurang mampu.