Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp2.602.441. Besaran itu naik Rp146.543 atau 5,97 persen dari UMP 2026 sebesar Rp2.455.898, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan penetapan itu dalam jumpa pers di Kantor Gubernur NTT, Kupang, Jumat, 20 November 2026. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor KEP/HK/2026 tertanggal 20 November 2026.

Menurut Gubernur, penetapan kenaikan UMP ini merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi NTT yang melibatkan pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Dewan merekomendasikan nilai alfa 0,70, sehingga tingkat kenaikannya mencapai 5,97 persen.

Hitungan di Balik Angka 5,97 Persen

Penghitungan UMP 2027 mengacu pada formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan beserta ketentuan perundang-undangan terkait. Setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian dan aspirasi para pihak, Dewan Pengupahan menyepakati rekomendasi alfa 0,7.

Hasilnya, UMP yang sebelumnya Rp2.455.898 pada 2026 meningkat menjadi Rp2.602.441 pada 2027. Kenaikan ini lebih rendah dari usulan serikat buruh yang menginginkan kenaikan 7,5 hingga 9,5 persen secara nasional, namun menjadi keputusan final yang mengikat di NTT.

Siapa yang Wajib Menaati?

UMP NTT 2027 menjadi dasar bagi setiap pemberi kerja di wilayah NTT, baik pemerintah maupun swasta, dan wajib ditaati dalam implementasinya. Kebijakan ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2027.

Dengan ditetapkannya angka ini, para pekerja di NTT kini memiliki kepastian upah minimum untuk tahun depan, sementara perusahaan dapat menyesuaikan struktur penggajian mereka sebelum tahun anggaran baru dimulai.