Kamar Dagang dan Industri Indonesia memberikan tanggapan atas usulan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2027 sebesar 7,5 persen sampai 9,5 persen yang diajukan oleh kalangan buruh.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyatakan bahwa penyesuaian upah tersebut harus sejalan dengan peningkatan produktivitas pekerja agar daya saing dunia usaha tetap terjaga.

Menurutnya, pengusaha senantiasa memperhitungkan kepentingan pekerja dalam kebijakan pengupahan meskipun setiap aktivitas investasi selalu diiringi oleh berbagai risiko bisnis.

Pengelolaan risiko investasi tersebut dapat ditempuh melalui penguatan kompetensi tenaga kerja serta pemanfaatan teknologi modern seperti kecerdasan buatan.

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Partai Buruh menyampaikan bahwa usulan kenaikan upah itu didasarkan pada tingkat inflasi serta pertumbuhan ekonomi.

Kalangan buruh juga menolak pandangan bahwa kenaikan upah minimum secara otomatis memicu penutupan perusahaan atau pemutusan hubungan kerja.

Tuntutan Tambahan dan Rencana Aksi Buruh

Selain masalah pengupahan, serikat buruh turut mendesak pemerintah agar segera melakukan penyesuaian regulasi terkait pekerja alih daya atau outsourcing serta pembayaran pesangon sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Untuk mengawal seluruh tuntutan tersebut, pihak buruh bahkan berencana menggelar aksi unjuk rasa secara bergelombang di berbagai provinsi pada paruh kedua bulan Oktober 2026.