Upah minimum di Indonesia kini punya empat lapisan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membagi upah minimum menjadi UMP, UMK, UMSP, dan UMSK.

Keempatnya adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Pembagian ini diatur dalam Pasal 137 ayat (1) undang-undang tersebut.

Soal siapa yang menetapkan, Pasal 137 ayat (2) mewajibkan gubernur menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, ayat (3) memberi kewenangan kepada gubernur untuk menetapkan UMK dan UMSK. Ada hierarki yang jelas: UMK ditetapkan setelah UMP disahkan, dan nominal UMK wajib lebih tinggi dari UMP.

KHL Jadi Patokan Utama

Perhitungan upah minimum tidak lagi semata-mata soal angka. Pasal 138 menetapkan tiga sandaran: kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Data ekonomi dan ketenagakerjaan harus bersumber dari lembaga pemerintah di bidang statistik, yang juga bertugas melakukan survei KHL riil di provinsi maupun kabupaten/kota.

Pasal 139 memberi dua jalur perhitungan: memakai formula upah minimum atau mengacu pada nilai KHL. Formula itu menggabungkan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, dan indeks tertentu yang nilainya berada di antara 0,5 dan 1.

Yang menguntungkan pekerja, penetapan resmi wajib mengambil nilai tertinggi antara hasil formula dan angka KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah. Jadi, upah yang ditetapkan adalah yang paling tinggi dari dua jalur tersebut.