Rapat Paripurna ke-13 DPR RI pada Kamis, 19 November 2026, mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang. Rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani itu menyetujui RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Undang-undang ini membawa satu mekanisme penting yang sebelumnya tidak ada: negara kini dapat merampas aset hasil kejahatan melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur tanpa putusan pidana dapat dipakai ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan ke persidangan, dan aset senilai paling sedikit Rp1 miliar tetap bisa dikejar.

Selain korupsi, cakupan undang-undang ini meliputi narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan perekonomian masyarakat luas. Tindak pidana pajak tidak masuk dalam draf final, padahal sempat tercantum dalam draf awal.

Namun pengesahan ini diwarnai perdebatan soal satu ketentuan yang hilang: illicit enrichment. Ketentuan tentang peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu tidak dimuat dalam undang-undang yang disahkan.

Alasan DPR: Ini UU Formil, Bukan Materiil

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset adalah undang-undang formil yang mengatur proses administratif, dari penelusuran hingga pengelolaan aset. Menetapkan peningkatan kekayaan tak wajar sebagai delik pidana materiil di dalamnya berisiko mengaburkan batas yang dijaga asas legalitas.

Ia juga mengutip Pasal 20 Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) yang diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Menurut Habiburokhman, pasal itu tidak mewajibkan negara anggota mengadopsi illicit enrichment, melainkan mengembalikannya pada konstitusi masing-masing negara.