Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menerima berkas permohonan perlindungan untuk enam orang saksi terkait penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua LPSK Wawan Wahrudin menyampaikan adanya penambahan jumlah permohonan yang masuk ke lembaga tersebut di Jakarta pada hari Rabu, 11 November 2026.

Sebelumnya, Polri mengajukan permohonan perlindungan bagi enam saksi dalam kasus yang sama dan LPSK mulai menelaah berkas tersebut sejak tanggal 6 November 2026.

Ketua LPSK Achmadi menjelaskan bahwa pemeriksaan permohonan ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Polri Bentuk Tim Khusus Selidiki Unsur Makar

Selain penanganan perlindungan saksi, Polri turut mendalami kemungkinan adanya unsur makar dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa prosedur tersebut.

Kapolri Jenderal Pol.

Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kepala Bareskrim untuk mengusut tuntas rangkaian peristiwa ini.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir meminta dukungan serta pengertian publik agar penyidik dapat menyelesaikan proses pendalaman secara menyeluruh.

Penyidikan kasus ini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang mencakup dugaan akses ilegal serta penghapusan data elektronik.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai tindakan penyadapan dan penghilangan bukti elektronik tersebut berpotensi membahayakan kepentingan negara dan mengarah pada makar.

Bareskrim Polri sejauh ini telah menetapkan empat orang tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU yang merupakan perwira tinggi kepolisian.

Para tersangka diduga melakukan aktivitas penyadapan tanpa prosedur resmi yang menyasar Presiden, pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan pengusaha selama kurun waktu 2025-2026.