Bareskrim Polri masih mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan aksi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebutkan bahwa tim khusus yang dipimpin oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin sedang melakukan pendalaman tersebut.

Ia menegaskan bahwa tindakan penyadapan ilegal oleh para perwira tinggi tidak bisa langsung disimpulkan sebagai makar.

Penyidik membutuhkan waktu yang cukup untuk mengumpulkan alat bukti pendukung dalam menangani perkara ini secara menyeluruh.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal ini.

Para tersangka tersebut meliputi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.

Mereka dijerat dengan ketentuan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE.

Selain Presiden Prabowo, temuan kepolisian mengindikasikan terdapat korban penyadapan lain dari kalangan menteri, tokoh politik, hingga pengusaha.

Sementara itu, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.