Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution resmi dipecat tidak hormat dari Polri. Putusan itu diambil dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengumumkan, majelis sidang menjatuhkan dua sanksi sekaligus. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan Ahrie merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Ahrie tidak tinggal diam. Ia langsung menyatakan mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut. Permohonan banding itu nantinya akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding sesuai mekanisme yang berlaku.

Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan wewenang saat Ahrie menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga memakai akses terhadap perangkat teknologi informasi milik Polri untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah.

Sidang Maraton di Hari Pahlawan

Sidang etik Ahrie berlangsung maraton sejak pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 20.10 WIB pada Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Sidang dipimpin Komjen Pol Ahmad Dofiri sebagai ketua komisi, didampingi Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai wakil ketua dan tiga anggota majelis lainnya.

Majelis menjerat Ahrie dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.