Mabes Polri menyatakan bahwa rangkaian sidang Komisi Kode Etik Profesi untuk para tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto diagendakan berlangsung pekan depan.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang etik bagi sisa tersangka belum bisa diselesaikan saat ini.

Kendala tersebut terjadi karena penyidik dari Bareskrim Polri masih merampungkan serangkaian proses pemeriksaan yang berjalan.

Meski demikian, pihak kepolisian memastikan bahwa seluruh terduga pelanggar lain pasti akan segera menjalani sidang komisi kode etik.

Daftar terduga pelanggar yang akan menyusul menjalani sidang mencakup mantan Kapolri dan mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebelumnya, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta telah lebih dulu menjalani sidang etik terkait perkara penyadapan ilegal ini.

Dalam sidang tersebut, ia dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela serta menerima sanksi pemecatan sebagai anggota Polri.

Perbuatan melanggar hukum itu dikerjakan Ahrie Sonta ketika dirinya mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.

Bareskrim Polri sendiri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo dan Ahrie, dua nama jenderal lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Eko Hadi Santoso serta Irjen Slamet Uliandi.