Kepolisian menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.

Sanksi tersebut diberikan menyusul kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Ahrie berlangsung selama lebih dari 11 jam sebelum putusan tersebut dijatuhkan.

Dalam persidangan itu, Ahrie dinilai terbukti melakukan pelanggaran lewat penyalahgunaan kewenangan dalam tindakan penyadapan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa putusan sidang mencakup sanksi etika dan administratif.

Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela yang berujung pada pencabutan status keanggotaannya di kepolisian.

Meskipun telah menerima putusan sidang etik tersebut, Ahrie memutuskan untuk mengajukan permohonan banding.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa pengajuan banding itu akan segera diperiksa oleh komisi pada tingkat banding.

Pelanggaran tersebut bermula ketika Ahrie bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Ia diduga memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi institusi untuk melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur.

Tindakan itu dinilai melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta aturan kode etik profesi.

Polri juga mengagendakan sidang etik lanjutan bagi sejumlah anggota lain yang diduga ikut terlibat dalam perkara ini.

Kompolnas turut memantau jalannya proses pemeriksaan guna memastikan seluruh rangkaian prosedur berjalan akuntabel.