Kementerian Perindustrian atau Kemenperin telah mengajukan usulan dukungan khusus bagi kendaraan hybrid di tanah air. Usulan tersebut mencakup insentif fiskal dan nonfiskal untuk memperkuat ekosistem elektrifikasi.

Kendati demikian, realisasi kebijakan itu belum bisa diputuskan secara sepihak oleh kementerian terkait. Pemerintah masih memerlukan pandangan serta pertimbangan dari sejumlah instansi lain sebelum mengambil keputusan resmi.

Koordinasi Antarkementerian Terus Berjalan

Menteri Perindustrian Sarmuji menyatakan bahwa komunikasi awal mengenai rencana tersebut sebenarnya sudah pernah dilakukan. Pemerintah ingin mendengarkan perspektif dari kementerian lain sebelum tahapan formal dimulai.

Koordinasi yang berlangsung sebelumnya belum berkembang menjadi pembahasan resmi antarkementerian. Kemenperin berharap pembicaraan formal dapat segera diselenggarakan dalam waktu dekat.

Selain varian hybrid konvensional, dorongan insentif ini juga menyasar kendaraan plug-in hybrid atau PHEV. Ragam teknologi lain seperti Range Extended Electric Vehicles turut masuk dalam usulan tersebut.

Besaran fasilitas yang diusulkan dipastikan tidak akan disamakan secara persis dengan mobil listrik berbasis baterai.

Karakteristik teknologi hybrid yang masih mempertahankan mesin pembakaran internal menjadi salah satu pertimbangan utamanya.

Penggunaan komponen produksi yang sudah tersedia membuat penyesuaian industri dinilai lebih mudah. Hal tersebut mendasari pandangan bahwa kendaraan hybrid juga layak mendapatkan dukungan pemerintah.

Pemerintah menargetkan pembahasan kebijakan ini dapat segera dipercepat. Penerapan regulasi diupayakan bisa terlaksana pada tahun ini atau bergeser ke awal tahun depan.