Komisi Kode Etik Profesi Polri resmi menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta.

Sanksi tersebut diberikan terkait keterlibatan Ahrie dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa keputusan itu diambil oleh Majelis KKEP Polri.

Keputusan tersebut diputuskan setelah menggelar sidang selama 11 jam sejak pukul 09.00 WIB pada Selasa (10/11).

Dalam persidangan tersebut, Ahrie Sonta dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.

Sidang etik ini turut menghadirkan sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh pihak Bareskrim.

Sidang tersebut dipimpin oleh Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko selaku Ketua Tim KKEP.

Posisi Wakil Ketua Tim KKEP diemban oleh Irjen Pol Roma Hutajulu dalam jalannya sidang etik.

Selain itu, terdapat sejumlah perwira tinggi lain yang bertugas sebagai anggota Majelis KKEP.

Para anggota tersebut meliputi Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.

Sebelumnya, Ahrie tercatat sebagai salah satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus penyadapan tanpa prosedur hukum ini diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.

Para tersangka dalam perkara ini dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, serta UU ITE.