Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan sidang kode etik profesi terhadap mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta.

Pelaksanaan sidang tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir pada hari Selasa.

Pemeriksaan etik ini dilakukan buntut dari keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.

Meskipun demikian, pihak kepolisian belum membeberkan lebih lanjut mengenai susunan Majelis Komisi Kode Etik Profesi yang memimpin jalannya persidangan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini dijerat dengan pasal berlapis terkait ketentuan hukum pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan temuan awal pihak kepolisian, aksi penyadapan ilegal yang dilakukan oleh para tersangka tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Aksi tercela itu turut menargetkan sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, hingga berbagai tokoh masyarakat lainnya di tanah air.

Sementara itu, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi secara tegas telah mengategorikan tindak pidana penyadapan tersebut sebagai bentuk makar.