Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikannya, desakan agar Gibran mundur atau menghadapi pemakzulan kini menggema di DPR.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera, yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR, menyampaikan sikap tegas pada Senin, 9 November 2026: Gibran sebaiknya mengundurkan diri, atau DPR menempuh proses pemakzulan. Usulan itu, kata Andreas, sudah disampaikan sejumlah anggota DPR dan pengamat sejak awal, tetapi belum mendapat tanggapan dari Gibran.

Gibran sendiri selama ini bersikeras bahwa dirinya memiliki ijazah. Kalimatnya yang kerap dikutip para pendukung berbunyi: kalau tidak punya ijazah SLTA, bagaimana ia bisa kuliah? Bahkan ada pendukung yang menyatakan lebih baik menempuh proses pemakzulan daripada harus mengundurkan diri.

Dua putusan pengadilan di balik polemik

Kasus ini berawal dari gugatan Muhammad Subhan Palal ke PTUN Jakarta. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi itu lewat Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah serta batal demi hukum.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri setara SMA. Namun MK menolak permohonan karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum, dan menegaskan temuan itu tidak bisa dijadikan dasar mendiskualifikasi Gibran.

Hak Menyatakan Pendapat mengemuka

Di Senayan, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mulai mengemuka sebagai mekanisme yang dinilai sejumlah pihak relevan untuk membahas persoalan ini. Dukungan terhadap HMP datang dari berbagai arah: Ketua Umum NasDem Surya Paloh membuka kemungkinan pemakzulan sepanjang syarat konstitusional terpenuhi, anggota Komisi II DPR dari Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai HMP lebih relevan dibanding hak interpelasi atau angket, dan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menilai Gibran sebaiknya mengundurkan diri.