Namun PSI mengambil sikap berbeda. Ketua DPP PSI Bestari Barus meminta Gibran diberi kesempatan klarifikasi terlebih dahulu. Menurutnya, polemik ijazah tidak harus langsung berujung pada tuntutan mundur tanpa memberi kesempatan kepada Wakil Presiden untuk menjelaskan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menindaklanjuti putusan MA setelah masa reses berakhir pada 10 November 2026. Di luar parlemen, massa Aliansi Rakyat Menggugat menggelar aksi di depan Istana Wakil Presiden pada Senin, 9 November, mendesak Gibran mundur.

Yang pasti, hingga kini belum ada keputusan resmi yang memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Polemik ini masih akan ditentukan oleh langkah DPR setelah masa sidang kembali berjalan.