Sebanyak delapan fraksi di lingkungan DPR RI dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat.

Langkah tersebut direncanakan untuk menindaklanjuti polemik mengenai ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sedang menjadi perbincangan.

Pernyataan itu diungkapkan oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menjelang rapat paripurna pembukaan masa sidang.

Menurut Khozin, sikap tersebut mengemuka setelah dilakukannya berbagai diskusi informal secara lintas fraksi di parlemen.

Hak menyatakan pendapat dinilai sebagai instrumen yang tepat bagi DPR untuk menyikapi persoalan yang bersifat konstitusional.

Penggunaan instrumen ini merujuk pada ketentuan Pasal 210 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Aturan tersebut mengatur mengenai materi serta bukti sah terkait dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pimpinan dewan akan segera memproses berbagai usulan yang masuk.

Dasco menyebutkan bahwa pimpinan menerima banyak masukan dari kelompok masyarakat sipil serta anggota dewan lintas fraksi.

Proses resmi penindakan usulan tersebut mulai berjalan seiring dibukanya masa sidang baru DPR setelah masa reses.

Mahkamah Agung sebelumnya telah mengabulkan gugatan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran.

Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026 pada tanggal 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan SMA tersebut tidak sah.