Aturan UU Ketenagakerjaan Baru Tetapkan Batas Kerja 40 Jam dan Lembur
Pemerintah secara efektif memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan mulai 28 Oktober 2026.
Regulasi baru ini menetapkan batas waktu kerja maksimal bagi para pekerja atau buruh sebesar 40 jam dalam sepekan.
Penerapan jam kerja tersebut dibagi melalui dua skema operasional utama berdasarkan ketentuan pasal yang berlaku.
Pemberi kerja wajib menerapkan skema 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja.
Ketentuan jam kerja ini memiliki pengecualian bagi sektor usaha atau jenis pekerjaan tertentu yang diatur lewat Peraturan Pemerintah.
Terkait jam kerja lembur, perusahaan dilarang mempekerjakan karyawan melebihi waktu normal tanpa adanya persetujuan pekerja.
Perusahaan juga harus memenuhi syarat berupa perintah lembur secara tertulis atau menggunakan media digital.
Waktu kerja lembur ditetapkan paling lama 4 jam dalam 1 hari serta 18 jam dalam waktu 1 minggu.
Perusahaan diwajibkan membayar upah lembur dengan perhitungan 1,5 kali upah sejam untuk jam pertama.
Perhitungan upah untuk jam berikutnya ditetapkan sebesar 2 kali upah sejam bagi pekerja yang bersangkutan.
Formula upah per jam dihitung dari total upah pokok serta tunjangan tetap yang dibagi dengan angka 173.
Regulasi tersebut juga mengatur secara rinci mengenai perlindungan hak istirahat serta cuti tahunan bagi pekerja.
Perusahaan wajib memberikan waktu istirahat minimal 30 menit setelah pekerja menjalankan tugas selama 4 jam terus-menerus.
Waktu istirahat tersebut tidak dihitung sebagai bagian dari jam kerja resmi di perusahaan tempatnya bekerja.
Pekerja juga berhak memperoleh istirahat mingguan sebanyak 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu.
Bagi skema 5 hari kerja, waktu istirahat mingguan diberikan selama 2 hari dalam periode satu minggu.
Pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah melewati masa 12 bulan berturut-turut.
Kebijakan cuti bersama dari pemerintah pusat ditegaskan tidak memotong jatah cuti tahunan milik pekerja.
Pekerja dengan masa dinas mencapai 5 tahun berturut-turut berhak mendapatkan istirahat panjang hingga 30 hari kalender.
Update Terbaru
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB






