Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dijadwalkan segera memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung.

Putusan kasasi lembaga peradilan tertinggi itu sebelumnya telah membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa langkah resmi tersebut baru akan dimulai pada hari Selasa seiring dimulainya masa sidang.

Sebelumnya, parlemen telah menerima berbagai usulan penanganan polemik tersebut dari organisasi masyarakat sipil serta sejumlah anggota lintas fraksi.

Karena institusi legislatif masih berada dalam masa reses, seluruh pembahasan awal sebelumnya hanya dilakukan secara informal.

Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya menyatakan bahwa dokumen surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Keputusan hukum tersebut mempertegas temuan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan ketiadaan dokumen tanda kelulusan setara sekolah menengah atas.

Dalam amar putusan kasasi, majelis hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan yang diajukan oleh pemohon bernama Subhan Palal.

Petitum tersebut mencakup perintah agar surat keterangan terkait ditarik dari pihak penguasa untuk kemudian dimusnahkan.