Kepastian regulasi perpajakan menjadi kebutuhan utama dalam pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII.

Ideatax meminta pemerintah memperjelas skema pajak khusus serta mekanisme pemisahan penghasilan.

Permintaan tersebut mencakup klasifikasi jasa utama maupun penunjang.

Selain itu, keterkaitan regulasi dengan ketentuan Global Minimum Tax juga perlu mendapat perhatian.

Pemisahan Penghasilan dan Batas Waktu Aturan

Penerapan prinsip pemisahan penghasilan atau ring-fencing menjadi aspek krusial.

Fasilitas perpajakan khusus hanya berlaku untuk pendapatan dari kegiatan usaha yang memenuhi kriteria PFII.

Penghasilan dari aktivitas bisnis di luar kawasan wajib dicatat secara terpisah.

Ketentuan teknis PFII tersebut rencananya akan dituangkan dalam peraturan pelaksanaan.

Berdasarkan Pasal 72 UU PFII, pemerintah memiliki waktu paling lama enam bulan sejak undang-undang diundangkan.

Undang-undang tersebut diundangkan pada 19 Agustus 2026.

Dengan demikian, batas waktu penerbitan peraturan pelaksanaan jatuh pada 19 Februari 2027.

Investor juga diingatkan agar memperhitungkan ketentuan Global Minimum Tax.

Aturan tersebut menetapkan tarif pajak efektif minimum 15% bagi grup perusahaan multinasional.

Ketentuan ini berlaku untuk perusahaan dengan pendapatan konsolidasi minimal EUR 750 juta.

Insentif perpajakan PFII tidak serta-merta menghapus kewajiban GMT.

Perusahaan berpotensi menghadapi pajak tambahan apabila tarif efektifnya berada di bawah ambang minimum.