Kemnaker merilis syarat penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 dengan nilai total Rp900.000 per pekerja, yang dibayarkan sekaligus dan diprioritaskan bagi buruh yang belum menerima bantuan PKH.

Nilai bantuan tersebut berasal dari subsidi Rp300.000 per bulan untuk masa tiga bulan. Seluruhnya tidak dibayarkan bertahap, melainkan digabungkan dalam sekali rapel sehingga jumlah yang diterima pekerja mencapai Rp900.000.

Payung hukumnya adalah Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pedoman pemberian subsidi gaji atau upah, lengkap dengan petunjuk teknis pelaksanaannya.

Tujuan: Menjaga Daya Beli Pekerja

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan rincian persyaratan itu lewat siaran pers Biro Humas Kemnaker pada Sabtu, 7 November 2026.

Ia menjelaskan BSU dimaksudkan untuk menjaga ketahanan ekonomi pekerja dan memastikan daya beli mereka tetap stabil. Pekerja yang dicari adalah mereka yang tercatat resmi dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Enam Kriteria yang Harus Dipenuhi

Kriteria pertama, penerima merupakan warga negara Indonesia pemilik NIK. Kedua, ia tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Ketiga, upahnya tidak melebihi Rp3,5 juta sebulan. Angka upah ini bukan klaim pribadi pekerja, melainkan upah terakhir yang dilaporkan perusahaan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai data kepesertaan, terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap.

Keempat, batas upah menyesuaikan kondisi daerah. Jika UMK kabupaten/kota lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batasnya mengikuti UMK tersebut dan dibulatkan ke atas ke ratusan ribu penuh; daerah tanpa UMK menggunakan UMP dengan pembulatan serupa.