Kelima, bantuan ini tidak diberikan kepada ASN, anggota TNI aktif, maupun anggota Polri aktif. Keenam, prioritas diberikan kepada pekerja yang pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Informasi Resmi di Satu Laman

Untuk menghindari simpang siur, Kemnaker meminta pekerja merujuk pada laman bsu.kemnaker.go.id sebagai sumber informasi resmi program ini. Saluran lain yang disediakan adalah pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630.

Pekerja yang merasa memenuhi seluruh kriteria disarankan menyiapkan kesesuaian data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan miliknya, karena data itulah yang menjadi dasar pemerintah menentukan penerima BSU Rp900.000 ini.

Skema batas upah berbasis UMK dan UMP membuat pekerja di daerah berupah minimum tinggi tidak otomatis tersisih dari program ini. Batas Rp3,5 juta berlaku sebagai patokan umum, tetapi daerah dengan standar upah minimum di atas angka itu menggunakan acuannya sendiri yang dibulatkan ke atas ke ratusan ribu terdekat.

Adapun syarat kepesertaan aktif hingga Agustus 2026 menempatkan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai pintu utama penapisan penerima. Perusahaan pemberi kerja memegang peran penting di sini, karena laporan upah terakhir yang mereka sampaikan menentukan apakah seorang pekerja berada di bawah atau di atas ambang kelayakan.

Di luar enam kriteria tersebut, Kemnaker tidak mengumumkan ketentuan tambahan dalam paparan persyaratannya. Pekerja yang ingin mengikuti perkembangan program ini diarahkan memantau pengumuman berikutnya melalui laman dan pusat layanan resmi kementerian.