Tim kuasa hukum menyatakan bahwa proses hukum terhadap tiga jenderal kepolisian yang menjadi tersangka berjalan secara transparan dan tanpa tekanan.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penetapan status tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Salah satu tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tiga tersangka lainnya merupakan perwira tinggi bintang dua yang sebelumnya bertugas di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Ketiga jenderal bintang dua tersebut meliputi Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Sebagian besar tersangka kini ditahan di Rutan Mako Brimob yang terletak di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Pengecualian penahanan berlaku untuk Slamet Uliandi akibat pertimbangan kondisi kesehatan yang sedang dialaminya.

Kuasa hukum Ahrie Sonta memastikan kliennya selalu didampingi sejak awal pemeriksaan status saksi hingga menjadi tersangka.

Seluruh tahapan penyidikan yang dilalui oleh para tersangka diklaim telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pihak kuasa hukum juga menegaskan komitmen para kliennya untuk bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung.

Sikap terbuka tersebut diharapkan mampu membantu aparat kepolisian dalam membuat perkara ini menjadi lebih terang benderang.

Sejumlah pihak sempat melontarkan pandangan bahwa tindakan penyadapan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar.

Kendati demikian, pihak kepolisian sampai saat ini belum mengenakan pasal terkait makar kepada para tersangka.

Para tersangka sementara ini dijerat dengan pasal mengenai tindak pidana penyadapan serta akses ilegal.

Ancaman hukuman maksimal bagi para tersangka dalam perkara ini mencapai sepuluh tahun penjara.