Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan ancaman sanksi tegas bagi fasilitas kesehatan daerah yang mengabaikan kewajiban digitalisasi medis.

Sanksi administratif yang disiapkan meliputi penurunan status akreditasi hingga pembekuan izin berusaha bagi pihak pengelola yang mangkir.

Batas Waktu dan Aturan Integrasi

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI dr Azhar Jaya menegaskan aturan tersebut terikat ketat dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

Seluruh fasilitas kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik yang terhubung langsung dengan platform SATUSEHAT.

Mulai Juni 2027, pengajuan klaim Jaminan Kesehatan Nasional wajib berbasis rekam medis elektronik yang sudah terintegrasi.

Rumah sakit juga diwajibkan melakukan validasi data pasien menggunakan nomor induk kependudukan serta menerapkan tanda tangan elektronik.

Pemetaan Kemenkes mencatat sebagian besar layanan rumah sakit daerah di Jawa Timur masih berada di strata dasar dan madya.

Transformasi Skema JKN dan Peran Teknologi

Pemerintah turut merombak skema Jaminan Kesehatan Nasional melalui pembenahan rujukan dan penerapan Kelas Rawat Inap Standar di berbagai daerah.

Kesiapan Kelas Rawat Inap Standar di Jawa Timur mencatat sebagian besar rumah sakit telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Dalam kesempatan yang sama, pengenalan teknologi kecerdasan buatan turut diperkenalkan untuk membantu audit dokumen klaim serta memantau risiko keuangan rumah sakit.

Pengelola rumah sakit daerah diingatkan agar tidak menjadikan teknologi sebagai formalitas semata tanpa meningkatkan mutu layanan.