Raja Malaysia Sultan Ibrahim menyatakan bahwa pihak jaksa agung berpotensi melakukan pengabaian perintah kerajaan.

Tudingan tersebut muncul karena adanya penundaan proses pemindahan eks Perdana Menteri Najib Razak ke tahanan rumah.

Najib sebelumnya dipenjara akibat keterlibatan dalam kasus korupsi dana investasi 1Malaysia Development Berhad.

Raja Sultan Ibrahim telah memberikan pengampunan bersyarat pada bulan September lalu.

Syarat tersebut mengizinkan Najib menjalani sisa masa hukuman di rumah dengan membayar denda sebesar US$12 juta.

Jaksa agung negara kemudian dilaporkan menghalangi pemindahan Najib meskipun kewajiban denda telah dibayarkan.

Menurut Raja Ibrahim, argumen yang mempertanyakan perintah pengampunan sama dengan mengabaikan keputusan Yang Dipertuan Agong.

Kuasa hukum Najib menyambut pernyataan tersebut dan meminta otoritas segera memindahkan kliennya ke kediaman.

Di sisi lain, pihak jaksa agung membantah telah menentang perintah kerajaan maupun berniat menghalangi proses hukum.

Langkah tersebut diklaim semata-mata untuk menghindari konflik pelaksanaan aturan yang berlaku secara hukum.

Perjalanan Kasus Hukum Najib Razak

Najib sendiri telah dipenjara sejak Agustus tahun 2022 setelah pengadilan tertinggi Malaysia menguatkan vonis dalam kasus korupsi terkait penggelapan dana investasi negara 1MDB.

Ia mendirikan lembaga investasi tersebut tidak lama setelah menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 2009.

Para penyelidik menduga setidaknya US$4,5 miliar telah dicuri dari dana tersebut dan dicuci melalui berbagai rekening bank di Amerika Serikat maupun negara lain.

Pada mulanya, Najib dijatuhi hukuman 12 tahun penjara serta denda 210 juta ringgit pada tahun 2020 atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan kriminal, dan pencucian uang.

Memasuki Januari 2024, Dewan Pengampunan mengurangi masa hukuman menjadi enam tahun dan menurunkan denda menjadi 50 juta ringgit.

Keputusan ini sekaligus menandai penggunaan tahanan rumah yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai bentuk pengampunan kerajaan di Malaysia.