Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta Jaksa Agung segera menghadap Yang di-Pertuan Agong Raja Malaysia, Sultan Ibrahim.

Langkah tersebut diambil menyusul ketegangan terkait polemik pelaksanaan pemindahan mantan Perdana Menteri Najib Razak ke tahanan rumah.

Istana Negara sebelumnya mengeluarkan pernyataan tegas bahwa keputusan pengampunan bersyarat terhadap Najib dari Sultan Ibrahim sudah jelas.

Sultan Ibrahim juga memerintahkan agar pelaksanaan keputusan tersebut tidak ditunda terlalu lama oleh pihak berwenang.

Anwar menegaskan pemerintah wajib menghormati keputusan kerajaan yang telah memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib.

Ia meminta Jaksa Agung Dusuki Mokhtar mengklarifikasi alasan pengadilan menunda perintah tersebut ketika bertemu Raja Malaysia.

Komplikasi hukum muncul karena persoalan ini turut melibatkan kasus kedua yang menjerat Najib, yaitu kasus 1MDB.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung Malaysia menegaskan penundaan bukan upaya menentang pengampunan bersyarat yang diberikan raja.

Permintaan penundaan berkaitan dengan dampak hukum Surat Putusan Pembebasan dari Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur.

Surat tersebut diterbitkan setelah Najib membayar denda sebesar RM50 juta atau setara Rp223 miliar.

Tim hukum Najib sempat menuduh Jaksa Agung bertindak melampaui kewenangan dan mengabaikan dekrit kerajaan.

Kementerian Dalam Negeri Malaysia menyatakan pihaknya akan mengikuti proses hukum terkait penafsiran surat putusan tersebut.