Perselisihan mengenai pelaksanaan pengampunan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memicu ketegangan antara pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Istana Negara.

Najib batal dipindahkan dari Penjara Kajang ke tahanan rumah pada Jumat, 6 November 2026, meskipun persyaratan pembayaran denda telah dipenuhi.

Intervensi Kejaksaan Agung dan Respons Istana

Najib sebelumnya memperoleh pengampunan bersyarat dari Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar.

Pengampunan tersebut memungkinkan dirinya menjalani sisa hukuman kasus SRC International di rumah dengan syarat membayar denda sebesar 50 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp223,4 miliar.

Partai UMNO yang menjadi bagian koalisi pemerintahan telah melunasi denda tersebut.

Namun, Kejaksaan Agung Malaysia menghentikan sementara proses pemindahan karena masih terdapat persoalan hukum mengenai pelaksanaan hukuman Najib.

Istana Negara kemudian mengeluarkan pernyataan resmi pada Sabtu, 7 November 2026, untuk menegaskan kejelasan keputusan pengampunan Sultan Ibrahim.

Pihak kerajaan menyatakan seluruh persyaratan telah dipenuhi sehingga pelaksanaannya tidak semestinya diperdebatkan.

Istana memperingatkan bahwa mempertanyakan keputusan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan menentang kepala negara.

Di tengah situasi ini, Jaksa Agung memohon perkenan menghadap Sultan Ibrahim untuk menyampaikan pendirian lembaganya.

Pemerintah ingin memastikan status hukum terkait perkara pencucian uang dan korupsi 1Malaysia Development Berhad yang juga menjerat Najib.