Pengadilan Tinggi Malaysia mengeluarkan perintah baru yang mengizinkan mantan Perdana Menteri Mohd Najib Abdul Razak menjalani sisa hukumannya sebagai tahanan rumah.

Hakim Pengadilan Tinggi Aslam Zainuddin menerbitkan surat perintah pembebasan tersebut setelah mendengarkan argumen dari pihak pengacara Najib serta Wakil Jaksa Penuntut Umum.

Keputusan itu sekaligus membatalkan perintah tertanggal 5 November dan menggantinya dengan kebijakan tahanan rumah untuk sisa vonis kasus korupsi 1MDB.

Politikus tersebut dijadwalkan merampungkan sisa hukuman penjara selama dua tahun. Kewajiban tersebut dapat dijalani usai pelunasan denda sebesar RM50 juta atau sekitar Rp222 miliar.

Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu mengonfirmasi bahwa pembayaran denda tersebut telah diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur.

Sebelumnya, partai sempat membuka penggalangan dana publik untuk membantu pembayaran tersebut sebelum akhirnya kampanye itu resmi ditutup.

Meskipun denda telah dilunasi, pihak Kejaksaan Agung sempat menunda proses pembebasan dari Penjara Kajang. Penundaan itu dilakukan karena memerlukan klarifikasi atas perintah pengadilan sebelumnya.

Najib sendiri telah mendekam di penjara sejak Agustus 2022. Penahanan ini bermula setelah pengadilan tertinggi Malaysia menguatkan vonis dalam kasus korupsi dan pencucian dana 1MDB.

Kasus investasi negara tersebut mulai diselidiki setelah didirikan pada tahun 2009. Penyelidik mendapati aliran dana besar yang mengalir melalui berbagai rekening bank di luar negeri.

Pada awal persidangan tahun 2020, Najib dijatuhi hukuman 12 tahun penjara beserta denda ratusan juta ringgit. Hukuman tersebut kemudian diringankan oleh Dewan Pengampunan pada awal tahun 2024.