Perseteruan politik antara Raja Malaysia Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim memicu ketegangan di Negeri Jiran.

Ketegangan ini mencuat setelah pemerintahan Anwar Ibrahim menunda pemindahan mantan PM Najib Razak ke tahanan rumah.

Polemik Pengampunan dan Keputusan Hukum Najib Razak

Awalnya Sultan Ibrahim memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib pada 18 September.

Keputusan tersebut memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman kasus korupsi SRC International di bawah tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.

Namun rencana pemindahan tersebut batal pada Jumat (6/11) karena Kejaksaan Agung Malaysia meminta penangguhan.

AGC meminta penangguhan lantaran masih ada persoalan hukum terkait dua hukuman penjara yang dijalani oleh Najib.

Partai UMNO yang pernah dipimpin Najib telah membayar denda sebesar RM50 juta sebagai salah satu syarat pengampunan.

Meski sempat keluar penjara untuk pemeriksaan gigi, Najib harus kembali ke Penjara Kajang setelah AGC turun tangan.

Peringatan Keras Istana dan Tekanan Politik Koalisi

Sultan Ibrahim mengeluarkan peringatan keras sehari setelah penundaan agar tidak ada pihak yang mempertanyakan keputusannya.

Istana menyatakan setiap argumen yang mempertanyakan keputusan tersebut sama saja dengan menentang titah raja.

Situasi ini meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan Anwar Ibrahim dari berbagai pihak koalisi.

UMNO mendesak agar keputusan pengampunan segera dilaksanakan dan menuntut tindakan hukum bagi pihak yang menghalangi.

Sebaliknya, mitra koalisi seperti DAP memiliki pandangan berbeda dan bahkan mengancam mundur jika Najib menjalani tahanan rumah.

Anwar Ibrahim kemudian meminta Jaksa Agung untuk segera menghadap Sultan Ibrahim guna mengklarifikasi langkah peradilan dalam kasus ini.