Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap implementasi Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (SDI).

Menurut Tito, aturan itu akan memperkuat sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah lewat integrasi data antarkementerian dan lembaga.

Pernyataan itu disampaikan Tito saat menghadiri Sosialisasi Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11).

Tito menilai integrasi data memudahkan daerah mengetahui program pusat yang berjalan di wilayahnya. "Daerah juga tidak perlu keluar banyak sprinjal," ujarnya dalam acara tersebut.

Manfaat Integrasi Data bagi Pusat dan Daerah

Tito mencontohkan, ketika pemerintah pusat membangun jalan nasional, pemerintah provinsi dapat menyesuaikan pembangunan jalan provinsi yang terhubung.

Hal serupa berlaku untuk jaringan irigasi, sehingga daerah dapat melanjutkan pembangunan pada jaringan sekunder dan tersier sesuai kewenangannya.

Bagi pemerintah pusat, integrasi data memudahkan pemantauan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Kemendagri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah memiliki data program kerja dan penganggaran pemda, termasuk rencana APBD serta realisasi belanja setiap bulan.

Data itu dapat dimanfaatkan kementerian dan lembaga untuk mengetahui program yang direncanakan maupun dilaksanakan daerah.

Dengan demikian, sinkronisasi pembangunan dapat dilakukan sejak perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

"Ini jelas akan menghemat dan membuat pembangunan terencana lebih baik," kata Tito.

Meski mendukung, Tito mengingatkan agar penerapan SDI tetap memperhatikan kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga sebagai pemilik data sektoral.