Integrasi data tidak berarti seluruh kewenangan pengelolaan data dipusatkan pada satu badan atau institusi karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih regulasi dan kewenangan.

Ia juga menekankan perlunya pengaturan mengenai data yang dapat dibagikan, terutama yang berkaitan dengan keamanan negara.

Data sensitif perlu mendapatkan pelindungan khusus dan tidak serta-merta dimasukkan ke dalam sistem pertukaran data.

Tito mengingatkan pentingnya penguatan keamanan siber dalam penyelenggaraan SDI. Kemudahan akses digital harus diimbangi dengan pelindungan terhadap ancaman peretasan maupun gangguan sistem.

"Kami dari Kementerian Dalam Negeri tentu mendukung sepenuhnya Undang-Undang Satu Data Indonesia," ujar Tito.

Acara itu turut dihadiri Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan beserta jajaran, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, serta Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.